Klik untuk lihat ukuran besar.

PERANAN DPRD DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DAERAH

Harga:

Rp 76,000


Rp 80,000 -5%

DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dituntut untuk dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap langkah-langkah konstitusionalnya terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penetapan anggaran daerah. Pada kenyataannya, sejarah politik ketatanegaraan Indonesia sejak jauh di masa lampau seperti awal kemerdekaan, kurun waktu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, hingga pada periode mutakhir perkembangan sistem kenegaraan di masa reformasi sesudah 1998 selalu mengalami pasang surut. Ketika di masa awal reformasi, semula diharapkan dapat menciptakan peran DPRD dan hubungan eksekutif-legislatif di tingkat daerah yang bersifat check and balances, ternyata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Masih terombang ambing dalam dominasi kutub kekuasaan salah satu pihak, bahkan tidak saja secara kelembagaan demokrasi yang ada, tetapi juga diikat dalam struktur birokrasi secara ketat. Bahkan, pada kasus tertentu ketidaktegasan posisi kelembagaan perwakilan politik rakyat dari DPRD dalam kebijakan daerah, bisa terjebak pada tindakan-tindakan penyimpangan kekuasaan. Kondisi yang tidak stabil demikian terlihat, baik pada saat awal reformasi itu sendiri, ketika berlaku UU No. 22 Tahun 1999 yang bersemangat memperkuat peran DPRD dengan memangkas peran dan kewenangan kepala daerah dan jajaran pejabat inti di eksekutif daerah. Tetapi ini juga masih berlangsung justru ketika sesudah diterapkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti oleh pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat atau dikenal sebagai rezim pilkada dan sesudah revisi UU Pemda dimaksud.


Persoalannya bukan pada struktur kepemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD dalam penguatan peran perwakilan politik dari DPRD itu sendiri. Tetapi kebutuhan reformasi dari infrastruktur kepartaian yang lebih mendasar sifatnya dalam rangka penguatan demokrasi hingga ke tingkat lokal, merupakan persoalan yang belum terjawab tuntas hingga saat ini. Itu sebabnya, akses dan kepemilikan asset daerah yang tidak diletakkan dalam relasi antara para wakil rakyat di DPRD melalui fraksi-fraksi setempat sebagai kepanjangan tangan kepentingan politik partai dengan kepala daerah dalam konteks yang pararel dengan kebutuhan rakyat setenpat, menyebabkan posisi DPRD tidak terlampau signifikan dalam pembuatan kebijakan daerah. Posisi tadi seperti halnya antara lain dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan Raperda menjadi Perda, termasuk dalam hal penetapan APBD. Catatan dari masing-masing tulisan dengan subtema yang dihadirkan buku ini jelas menunjukkan ketidakpararelan secara ketat dan bahkan gamangnya benang merah relasi agenda kebijakan daerah dengan peran DPRD dalam konteks kebijakan daerah dimaksud. Sehubungan ini, maka reformulasi dari kebutuhan penguatan infrastruktur kepartaian dengan sumber daya politiknya di DPRD secara terbuka bagi supervisi publik, merupakan inti jawaban dalam upaya penguatan peran DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat dalam pembuatan kebijakan daerah dimaksud.


ISBN 978-623-321-061-4
Kategori Buku Baru
Tersedia 1 Unit stok barang
Jumlah Beli

Produk Lainnya yang Mungkin Anda Suka

ASEAN , QUO VADIS? PERDAGANGAN BEBAS, KONFLIK LAUT CHINA SELATAN, DAN KONFLIK DOMESTIK SEBAGAI BATU UJIAN -5%

ASEAN , QUO VADIS? PERDAGANGAN BEBAS, KO...

Rp 150,000 Rp 142,500

Stok Tersedia

BURUNG-BURUNG DALAM TINJAUAN BUDAYA MBAHAM MATTA FAKFAK -5%

BURUNG-BURUNG DALAM TINJAUAN BUDAYA MBAH...

Rp 170,000 Rp 161,500

Stok Tersedia

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI BIDANG FARMASI -5%

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DI BIDANG FA...

Rp 135,000 Rp 128,263

Stok Tersedia

PENGETAHUAN PERAWATAN PREVENTIF PENGOBATAN TCM -5%

PENGETAHUAN PERAWATAN PREVENTIF PENGOBAT...

Rp 88,000 Rp 83,600

Stok Tersedia

PRAKTIK EKONOMI HIJAU DI INDONESIA -5%

PRAKTIK EKONOMI HIJAU DI INDONESIA

Rp 195,000 Rp 185,250

Stok Tersedia

KARYA TULIS ILMIAH (EDISI REVISI) -5%

KARYA TULIS ILMIAH (EDISI REVISI)

Rp 170,000 Rp 161,500

Stok Tersedia

CERMIN POSKOLONIAL: MEMBACA KEMBALI SASTRA HINDIA BELANDA -5%

CERMIN POSKOLONIAL: MEMBACA KEMBALI SAST...

Rp 185,000 Rp 175,750

Stok Tersedia

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN: PERSEMBAHAN UNTUK 80 TAHUN DR. YULFITA RAHARJO -5%

KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN: PERSEMBAHA...

Rp 95,000 Rp 90,250

Stok Tersedia

PENGEMBANGAN SIMULASI ORGANISASI -5%

PENGEMBANGAN SIMULASI ORGANISASI

Rp 150,000 Rp 142,500

Stok Tersedia

TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK PERTANIAN TIONGKOK: MENYEDIAKAN PANGAN BAGI BANYAK ORANG SERAYA TETAP MELINDUNGI LINGKUNGAN -5%

TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK PERTANIAN TI...

Rp 100,000 Rp 95,000

Stok Tersedia

MELEWATI BATAS - KEKERASAN EKSTREM BELANDA DALAM PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA 1945-1949 -5%

MELEWATI BATAS - KEKERASAN EKSTREM BELAN...

Rp 180,000 Rp 171,000

Stok Tersedia

KONFLIK INTERNAL DAN KOMPLEKSITAS PROXY WAR DI TIMUR TENGAH -5%

KONFLIK INTERNAL DAN KOMPLEKSITAS PROXY ...

Rp 145,000 Rp 137,750

Stok Tersedia